Areal Padi Roboh di Pamekasan Meluas

PAMEKASAN – Tanaman padi yang roboh akibat angin kencang di Pamekasan, Madura, dalam tiga hari terakhir ini kian meluas.

Suparman (39) warga Pademawu, Pamekasan mengatakan, sebelumnya tanaman padinya roboh hanya sekitar seperempat hektare, akan tetapi hingga kini sudah mencapai 1 hektare lebih.

“Selain angin kencang, hujan lebat juga kan sering dalam tiga hari ini. Akibatnya tanaman padi kami makin banyak yang roboh,” ucap Suparman, Kamis (15/3/2012).

Di wilayah Kecamatan Pademawu saja, tanaman padi petani yang sudah siap panen dan roboh akibat angin kencang diperkirakan mencapai ratusan hektare.

Demikian juga di wilayah Kecamatan Kota Pamekasan, seperti di Kelurahan Kangenan. Di wilayah itu, hampir semua tanaman padi di sepanjang jalan raya Pamekasan menuju Kabupaten Sumenep roboh akibat angin kencang.

Menurut salah seorang petani di Kelurahan Kangenan Ismail, awalnya tanaman padi milik yang roboh akibat angin kencang hanya sebagian saja, akan tetapi saat ini hampir semuanya roboh. “Jika angin kencang tetap berlangsung, kemungkinan tanaman padi milik petani yang roboh sini akan lebih banyak lagi,” kata dia.

Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Pamekasan dalam tiga hari terakhir tidak hanya merobohkan tanaman padi, akan tetapi juga sejumlah rumah warga.

Berdasarkan data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, dalam dua hari ini sudah tercatat sebanyak dua rumah warga rusak akibat angin kencang.

Seperti rumah Misna, warga Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan dan rumah Juhairiyah warga Desa Sokalelah, Kecamatan Kadur. “Itu akibat angin kencang saja, belum termasuk yang diterjang angin puting beliung,” kata Kepala BPBD Pamekasan Basri Yulianto, Kamis malam.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pertanian Pamekasan Isye Windarti, hasil produksi tanaman padi dalam kondisi normal di Pamekasan biasanya mencapai 6,3 ton per hektare. Tapi jika banyak tanaman yang roboh, kemungkinan hasilnya akan berkurang.

sumber : SuryaOnline

Panen Raya, Anggota DPR RI Disambati Petani

Jombang – Sejumlah petani yang ada di Dusun Grobokan Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh, Jombang sambat ke anggota DPR RI, Hj Sadarestuwati. Hal itu terkait dengan penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang masih jauh dari harapan. Sudah begitu, per 1 April mendatang, harga BBM (Bahan Bakar Minyak) mengalami kenaikan. Nah, petani semakin kelimpungan.

“Kami berharap agar HPP yang ditandatangani Presiden SBY, akhir Pebruari lalu dinaikkan. Harga beras Rp 6.600 per kilogram dan Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.200 per kilogram belum bisa memenuhi pendapatan petani. Kalau bisa ya dinaikkan,” ujar salah satu petani sambat kepada Sadarestuwati.

Menanggapi keluhan itu, anggota DPR RI dari dapil Jatim VIII (Kab/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun) ini mengatakan, melihat realitas di lapangan, sudah semestinya pemerintah melakukan pembahasan ulang atau melakukan revisi HPP tersebut. Pasalnya, kata Estu, pada saat penetapan HPP, pemerintah belum mempertimbangkan adanya kenaikan BBM. “Keluhan para petani akan kita usulkan ke pemerintah,” kata perempuan berkacamata ini.

Estu mengungkapkan, jika kondisi tersebut dibiarkan, maka nasib petani akan terpinggirkan. Hingga akhirnya, kesejahteraan petani tidak akan terkerek. Dia berpendapat, naiknya harga BBM secara otomatis akan diikuti naiknya harga saprodi. Sudah seharusnya, lanjut Estu, kenaikan harga gabah berimbang dengan kenaikan harga BBM.

Selain Sadarestuwati, panen raya tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno dan Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Jombang, Sumrambah. Dalam kesempatan itu, Sumrambah mengatakan, pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Jombang. Semisal, memfasilitasi kemitraan antara Bulog dengan Gapoktan.

Dengan adanya kemitraan tersebut, Gapoktan bisa menjual hasil panennya secara langsung ke Bulog. Upaya itu dilakukan untuk memangkas rantai perdagangan hasil panen. Dia merinci, di Jombang sudah ada 26 Gapoktan yang telah melakukan MoU dengan Gapoktan. “Bahkan pengiriman gabah sudah mulai dilakukan,” ujar politisi asal PDI Perjuangan in

Sumber : Beritajatim.com

Panen Raya Padi, Harga Gabah Turun

Bojonegoro – Selama sepekan terakhir ini, harga gabah di Bojonegoro cenderung turun. Kondisi itu dipicu mulai berlangsungnya panen padi terutama di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo.

Menurut Purwanto (56), petani di Desa Mayangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mengatakan, harga gabah di tingkat petani saat ini berkisar Rp 3.000 per kilogram. “Dua hari lalu harga gabah hasil panen masih sekitar Rp 3.200 per kilogram,” ujarnya, Senin (20/2/2012).

Dipaparkannya, harga gabah hasil panen sebelumnya menyentuh Rp 4.000 per kilogram. Kemudian, harga gabah berangsur turun saat memasuki awal musim panen padi yaitu sekitar Rp 3.400 hingga Rp 3.300 per kilogram. Dan kini, harga gabah turun lagi di kisaran Rp 3.000 per kilogram.

“Turunnya harga gabah itu dipengaruhi mulai berlangsungnya musim panen padi di wilayah Bojonegoro di bantaran Bengawan Solo,” ujarnya.

Saat ini, tanaman padi di dekat Sungai Bengawan Solo yaitu di Kecamatan Padangan, Kalitidu, Dander, Trucuk, Balen, Kanor, dan Baureno mulai panen padi.

Saat ini, harga gabah di tingkat petani per kuintalnya berkisar Rp 43.000 hingga Rp 45.000. Sebelumnya, harga gabah per kuintal di tingkat petani berkisar Rp 50.000 hingga Rp 52.000. Banyaknya kandungan air pada bulir padi memengaruhi harga gabah itu.

Terpisah, Talim (56), pedagang gabah di Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, musim panen padi mulai berlangsung sejak awal Februari hingga Maret mendatang.

Menurutnya, kualitas gabah hasil panen kali ini tergolong bagus bila dibandingkan dengan musim panen sebelumnya. Sebab, selama musim tanam hingga panen kali ini tidak terjadi banjir yang terlalu parah yang membuat tanaman padi membusuk atau rusak.

“Gabah dari Bojonegoro banyak dicari di luar daerah,” tuturnya.

Gabah hasil panen dari Bojonegoro kini banyak dikirim ke Lamongan, Jombang, Gresik, Madura, hingga ke Solo, Jawa Tengah. Pedagang banyak yang menebas gabah hasil panen langsung dari sawah lalu diangkut memakai truk dan dikirim ke luar daerah.

Sumber : Beritajatim.com

Petani Madiun Terpaksa Panen Dini

Madiun – Puluhah hektare tanaman padi di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun terpaksa dipanen sebelum waktunya. Panen dilakukan setelah terserang hama santomonas atau potong leher sejak berusia 60 hari.

Salah satu petani desa setempat, Supadi, mengatakan, tanaman padinya baru berusia 80 hari sudah harus dipanen untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Karena sejak terserang hama santo monas taman padinya hanya berisi 1/3 dari normal.

“Sudah kena santomonas sejak usia 60 hari. Sekarang rata-rata dalam satu tangkai hanya ada 1/3 yang bulirnya berisi lainnya kopong (tidak ada beras) jadi terpaksa saya panen dulu,” ujarnya, saat memanen padi, Selasa (7/2/2012).

Supadi menjelaskan, jika normalnya padi baru dapat di panen saat berumur lebih dari 95 hari. Namun dengan adanya serangan hama tersebut, ia terpaksa memanen lebih dulu untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

“Saya terpaksa panen sekarang walaupun harga jualnya lebih murah jika dibanding padi usia tua. Karena saya takut kalau nunggu nanti justru padi saya kopong semuanya. Dan kalau normalnya satu kotak bisa panen sebanyak 3 kwintal lebih,” jelasnya.

Sudarno salah salah satu petani lainnya, juga mengeluhkan hal serupa. Bahkan ia sudah pernah melaporkan hal ini ke Dinas Pertanian Kabupaten Madiun. “Saya sudah lapor tapi sampai saat ini belum ada tindakan dari dinas,” ucapnya pendek.

Dengan adanya serangan hama santomonas ini para petani di wilayah Madiun mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pasalnya selain hasil panen yang menurun hingga 60 persen lebih juga dikarenakan harga jualnya yang turun akibat dipanen sebelum waktunya.

Sumber : Beritajatim.com

Banjir Bojonegoro Rendam 2 Ribu Ha Lahan Pertanian

Bojonegoro – Sekitar 2.802 hektar (ha) luas lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro yang terendam banjir. Tanaman hortikultural itu tersebar di 75 desa dari sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ke 9 kecamatan itu diantaranya Balen, Kanor, Kapas, Baureno, Bojonegoro, Malo, Kalitidu, dan Dander.

Namun dari jumlah total tanaman yang terendam banjir tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, belum bisa memastikan luasan tanaman yang mengalami gagal panen. Namun dapat dipastikan jika tanam terendam air tiga hari lebih maka akan menjadi mudah busuk.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Bojonegoro, Agus Heryana menyatakan banjir luapan suangai Bengawan Solo hampir sepekan ini telah merendam tanaman seluas 2.802 ha. Rinciannya, seluas 2.532 ha berupa tanaman padi berumur antara berumur 20-40 hari setelah tanam dan sisanya tanaman jagung sebanyak 270 ha.

Dari tanaman yang terendam banjir, yaitu tanaman padi dan jagung. Untuk tanaman padi tersebar di 62 desa dan jagung berada di 13 desa dari tiga kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Malo, Kanor, dan Baureno.

Lanjut Haryana, jumlah tersebut bisa meningkat lagi jika air Bengawan Solo terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini pihaknya belum memiliki data secara pasti berapa tanaman yang mengalami puso. “Kami baru bisa memastikan, kalau tanaman sudah terendam selama sepekan. Termasuk, angka kerugiannya,” jelasnya.

Sumber : Beritajatim.com

Pemerintah Didesak Prioritaskan Sektor Pertanian

SURABAYA – Tingginya angka kemiskinan tahun lalu membuat berbagai kalangan bereaksi dan menyampaikan pemerintah harus segera mengubah sistem perekonomian dari kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan.

Pengamat pertanian dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ndang Sukara berpendapat perubahan kebijakan ekonomi harus dilakukan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan. Jika tidak maka ia pesimistis target pemerintah menurunkan angka kemiskinan 2014 mendatang sebesar 8 persen dari total penduduk tidak akan tercapai.

Sukara mengingatkan, jika desa-desa sudah sejahtera maka masyarakat desa tidak akan tertarik pindah ke kota-kota besar terutama Jakarta. Saat ini angka kemiskinan di Indonesia sekitar 12,3 persen atau setara dengan 29,89 juta orang miskin di Indonesia.

“Negara kita kan diakui sejak lama sebagai negara agraria disamping maritim, jadi memang harusnya porsi untuk keikutsertaan petani dan nelayan itu harus jauh lebih besar dan harus jadi prioritas secara nasional,” ujar Ndang Sukara.

Ndang Sukara menambahkan dengan menciptakan rantai perekonomian yang panjang di desa-desa, merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan. Selama ini ditambahkannya para petani dan nelayan hanya diberi kesempatan mencari nafkah malalui penjualan bahan pokok yang mereka hasilkan. Bahan pokok seperti padi dan ikan itu kemudian dikelola di kota-kota besar oleh pengusaha besar dan siap dijual di pasar-lokal dan ekspor. Padahal diingatkannya, jika bahan pokok diolah di desa-desa, maka selain mampu mencerdaskan masyarakat desa, juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas.

Ndang Sukara menambahkan, “Prioritas yang paling penting mungkin membuka kesempatan dan peluang kepada para petani ikut serta dengan peningkatan kemampuan mereka dan sebagainya supaya ada kegiatan ekonomi atau rantai ekonomi yang sangat panjang di desa, sehingga produk-produk pertanian itu yang diangkut ke kota, misalnya sudah dalam bentuk jadi atau setengah jadi.

Ini juga akan menghemat banyak hal termasuk sektor transportasi, kalau misalnya membawa barang mentah ke Jakarta misalnya menjadi sentra produksi kan berat amat dan pada akhirnya 40 persen harus dibuang juga di Jakarta berupa sampah.”

Sementata itu menurut pengamat ekonomi dari Univeristas Paramadina, Jakarta, Wijayanto, ia setuju dengan rencana pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak atau BBM sehingga diharapkannya segera dialihkan untuk sektor pertanian.

Wijayanto mengatakan, “Subsidi petani menurut saya tetap dibutuhkan, ini kan lebih well targeted, kita tahu siapa yang mendapatkan subsidi pupuk, subsidi benih dan lain sebagainya, nah yang harus dihilangkan subsidi bahan bakar, itu menurut saya agak terlambat, bayangkan kalau subsidi bahan bakar itu bisa dihilangkan 120-an kira-kira bisa dialokasikan untuk pertanian, untuk pendidikan, untuk infrastruktur yang impact-nya akan luar biasa.”

Dalam anggaran tahun ini sektor pertanian mendapat alokasi dana sebesar Rp 17, 8 milyar yang rencananya untuk berbagai program diantaranya peningkatan produksi serta pencapaian swasembada beras dan daging sapi. Selain itu pemerintah juga menyediakan anggaran untuk membantu para petani jika terjadi gagal panen tahun ini sebesar Rp 2 trilyun. Sebagai perbandiangan, pemerintah menganggarkan subsidi energi BBM rata-rata setiap tahun sekitar Rp 150 trilyun.

4.025 Kelompok Tani Sumenep, Butuh 104.045 Ton Pupuk Bersubsidi

Sumenep – Kebutuhan petani di Sumenep akan pupuk bersubsidi semua jenis tahun 2012 sebanyak 104.045 ton. Usulan tersebut berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto, Selasa (03/01/12) menjelaskan, kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jadi sejak akhir 2011 lalu, kami sudah mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi semua jenis di Sumenep, sebanyak 104.045 ton,” katanya.

Jumlah kebutuhan pupuk tersebut, terang Bambang, sesuai dengan (RDKK) yang dibuat oleh 4.025 kelompok tani, yang tersebar di 27 kecamatan se- Kabupaten Sumenep.
“Jadi usulan yang kami ajukan ke Pemprov itu sesuai kebutuhan real petani di bawah,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang memaparkan, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut meningkat 10 persen dibanding tahun lalu, dengan rincian, kebutuhan pupuk urea sebanyak 43.393 ton, SP-36 sebanyak 15.457 ton, ZA sebanyak 9.775 ton, Phonska sebanyak 15.218 ton, dan Organik sebanyak 20.202 ton.

“Kalau nantinya jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep sesuai dengan usulan yang diajukan, maka kami optimis, tidak akan terjadi kelangkaan pupuk,” tuturnya.

Bambang menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang alokasi pupuk bersudsidi semua jenis tahun 2012. “Tapi kami optimis, alokasi pupuk bersubsisidi tahun 2012 yang disetuju Pemprov, tidak akan jauh berbeda dengan usulan kami ajukan. Karena usulan itu memang menyesuaikan dengan kebutuhan petani,” ungkapnya.

Bambang mengaku pihaknya masih terus berkordinasi dengan pihak terkait di Pemprov Jawa Timur, agar alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumenep segara turun. “Mudah-mudahan segera ada kepastian untuk alokasi pupuk bersubsidi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani di musim tanam tahun ini,” pungkasnya.

Sumber : Beritajatim

Ekonomi Jatim Belum Sentuh Desa.

Surabaya – Pertumbuhan ekonomi Jatim bakal melebihi nasional. Sampai kuartal ketiga tercatat 7,12 persen, proyeksi akhir tahun 2011 adalah 7,2 sampai 7,3 persen. Meski demikian kinerja tersebut belum maksimal. Kadin Jatim menyebut itu semu.

“Pemprov jangan bangga dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena itu hanya semu. Sebab, pertumbuhan itu tidak mengikutsertakan masyarakat di tingkat pedesaan,” kata KEtua Wakil Kadin Jatim DEdy Suhajadi akhir pekan lalu.

Dalam struktur ekon0mi Jatim, sektor ekonomi yang berkontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim adalah perdagangan, hotel, dan restoran, lalu disusul sektor industri, berikutnya sektor pertanian. “Ini yang harus dirubah pada 2012. Pertanian harus menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Jatim,” tegasnya.

Alasannya Jatim adalah lumbung pangan nasional. Selain itu, tambah Dedy, penyerapan tenaga kerja sektor tersebut cukup tinggi. “Tahun depan Vietnam telah berancang ancang mengekspor belut dan lele serta nener ke Indonesia. Ekonomi tangguh ketika sektor riil kuat,” cetusnya

Saat ini, tambah Dedy, masyarakat pedesaan juga tidak senang bekerja di sektor pertanian, melainkan lebih berminat di pabrik. Kondisi itu harus segera diatasi oleh berbagai pihak. Khususnya, pemerintah dan perbankan. “Kendala utama saat ini adalah permodalan. Bank harus membeli special rate dan fasillitas khusus bagi mereka,” tuturnya.

Ada baiknya, pemerintah juga menghimbau perbankan lebih memfokuskan orientasi usahanya kepada usaha kecil menengah (UKM) meskipun mereka menilai pengusaha kecil belum “bankable”. “Petani, petambak, atau pengusaha di sektor pertanian kebanyakan UKM,” paparnya.

Dedy menmbahkan perbankan tidak bisa beralasan sektor pertanian beresiko tinggi karena ketergantungan dengan cuaca sangat tinggi. Itu membuat suku bunga tinggi, bahkan bank-bank enggan menyalurkan kredit. “Dengan teknologi sekrang, kerugian bisa diminimalkan. Sementara itu, hasil pertanian bisa dimaksimalkan. Semua stakeholder harus bekerjasama,” ujarnya.

Sumber : Jawa Pos

Catatan Akhir Tahun 2011: Bulog Gagal Kumpulkan Beras Petani Jatim

Surabaya – Sepanjang tahun 2011, Bulog Drive V Jatim tercatat sebagai salah satu lembaga dengan catatan kurang memuaskan, karena ternyata tak mampu menyerap beras dari petani di Jatim.

Dari total produksi petani pada panen pertama yakni Januari-April 2011, sebanyak  3.706.568 ton dan panen bulan Mei-Agustus 2011 sebanyak 2.629.309 ton, yang mampu diserap Bulog hingga akhir 2011 hanya sekitar 410.386 ton.

Ketidak-mampuan Bulog dalam membeli beras dari petani ini mendapat kritikan dari tetangganya, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Jatim yang menilai Bulog tak mampu mendorong kebijakan penetapan harga yang lebih fleksibel lagi. Sehingga beras bisa terkumpulkan lebih banyak di Bulog. “Jika Bulog tak mampu menyerap beras dari petani, bearti stok beras di Jatim akan terus terancam. Dan beras yang beredar di masyarakat bisa saja dibawa ke luar daerah, dan Jatim sewaktu-waktu bisa kehabisan beras,” ujar Ahmad Nurfalakhi, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Distan Jatim.

Dikatakan, di tahun 2012 mendatang Bulog seharusnya mampu menyerap beras di masyarakat Jatim lebih banyak lagi. Setidaknya hal itu menjamin keberlangsungan stok beras untuk raskin. Dan Distan Pemprov Jatim tak ingin, kegagalan Bulog Jatim menyerap beras di petani menjadi alibi untuk Bulog menggunakan beras impor untuk raskin Jatim.

“2012, Bulog harus mampu menyerap lebih banyak. Jika tak ingin kebobolan lagi seperti tahun ini,” katanya.Bulog Divisi Regional Jawa Timur selama 2011 mampu menyerap beras masyarakat sebanyak 410.386 ton meski produksi beras di masyarakat tahun ini cenderung menurun akibat cuaca kurang kondusif.

Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur (Jatim), Rito Angky Pratomo, mengakui penyerapan beras cenderung turun dalam tiga tahun terakhir. Namun alasannya karena panen beras di masyarakat terbatas.

Jika dilihat hasil serapan beras per tahun, Bulog Regional Jatim pada 2010 mampu menyerap beras masyarakat sebanyak 603.839 ton, sedangkan pada 2009 mencapai 1.108.737 ton. Dan angka itu terus merosot hingga di 2011. “Anomali cuaca membuat panen merosot,” kilahnya.

Sumber : Beritajatim.com

Setiap Hari, Jatim Kekurangan 600 Ribu Liter Susu

SURABAYA – Setiap harinya, Jawa Timur kekurangan 600 ribu liter susu segar karena permintaan susu mencapai 1,9 juta liter per hari. Sebaliknya, kemampuan peternak susu hanya antara 1 juta hingga 1,3 juta liter per hari.

“Untuk menutup kekurangan tersebut, selama ini Jatim menyerap susu impor,” kata Kepala Bidang Agribis Dinas Peternakan Jatim, Maskur, Selasa (20/12/2011). “Padahal, produksi susu di Jatim kian membaik. Secara kualitas, 95 persen dari keseluruhan produksi susu sudah termasuk kategori grade satu,” tambahnya .

Maskur mengungkapkan, kategori grade satu memiliki total solid mencapai 12 persen dan banyak diminati oleh Industri Pengolah Susu (IPS). “Di sisi lain, dengan alasan belum terpenuhinya standar itu IPS yang ada di Jatim justru bergantung terhadap ketersediaan susu dari negara tetangga. Salah satunya Australia,” katanya.

Terkait sejumlah IPS besar di Jatim, katanya, di antaranya Nestle, Greenfield, Sekar Tanjung, dan Indolacto. Bahkan, diproyeksi kian meningkat mengingat mereka sudah berancang-ancang meningkatkan kapasitas produksi. “Di sisi lain, kini populasi sapi perah di Jatim ada sekitar 221.000 ekor. Dari jumlah tersebut, 80 persen di antaranya merupakan peternakan rakyat,” katanya.

Dengan demikian, urai dia, untuk menutup kebutuhan susu di Jatim diperlukan sekitar 60.000 ekor sapi perah. Sementara, berbagai upaya telah dilakukan guna menambah populasi sapi perah misalnya menyalurkan beragam program kredit lunak.

“Bahkan, Pemprov Jatim juga meminta sejumlah perusahaan membantu kinerja peternak dengan mengadakan ‘Corporate Social Responsibility/CSR’,” katanya.

Di samping itu, lanjut dia, Gubernur Jatim Soekarwo dan pihak Nestle juga sudah melakukan penandatanganan di kantor pusat Nestle di Swiss pada bulan September lalu. “Lalu, tindakan tersebut akan dilanjutkan dengan aturan teknis yang dibuat antara Dinas Peternakan Jatim dan Nestle,” katanya.

Sumber : Surya Online